29 Oktober 2008

Tanya Jawab SPT Tahunan PPh OP (1/2)

Dalam beberapa kesempatan sosialisasi ketentuan tentang kewajiban berNPWP, saya selalu menyertainya dengan sosialisasi tentang cara pengisian SPT Tahunan PPh OP. Alasannya adalah, bahwa kita tidak boleh hanya menyuruh orang untuk berNPWP, kemudian kita lepas begitu saja dengan asumsi bahwa mengetahui ketentuan perundang-undangan adalah wajib hukumnya seperti selalu disebut pada bagian akhir lembaran beria negara. Bagaimanapun juga, tingkat kesadaran perpajakan mayarakat kita masih rendah sehingga upaya-upaya sosialisi semacam ini masih diperlukan. Pada beberapa kesempatan, permintaan edukasi tentang kewajiban setelah berNPWP juga mengemuka dari para peserta sosialisasi NPWP.

Bicara tentang pengisian SPT Tahunan PPh OP, ternyata seru juga. Kesan yang umum saya tangkap dari kelas-kelas saya; pada umumnya wajib pajak ‘tidak peduli’ dengan kewajiban berNPWP apalagi kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh OP. Pemikiran bahwa mereka telah dipotong pajak setiap kali terima gaji rupanya menjadi jawaban atas mengapa timbul ‘ketidakpedulian’ tsb. Satu lagi, setelah dijelaskan tentang pengisian SPT Tahunan, mereka pada umumnya berpendapat sama; ‘susah!’ Makanya, selama sesi tanya jawab banyak hal yang kemudian ditanyakan, antara lain:

1. Masalah Tanggungan, PTKP dan Penghasilan Isteri yang Bekerja

T

:

Siapa saja yang bisa dimasukkan ke dalam daftar tanggungan?

J

:

Pihak-pihak yang berada dalam garis keturunan lurus, baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Garis keturunan lurus karena hubungan darah misalnya, orang tua (hubungan lurus ke atas) dan anak (hubungan lurus ke bawah). Sedangkan yang karena hubungan perkawinan adalah mertua (hubungan lurus ke atas) dan anak tiri (hubungan lurus ke bawah). Garis keturunan yang lain, misalnya ke samping, seperti saudara kandung ataupun saudara tiri, tidak boleh!

T

:

Untuk anak, sampai batas umur berapa bisa dimasukkan ke dalam tanggungan?

J

:

Sampai dengan umur 21 tahun.

T

:

Kalau anak umurnya masih di bawah 21 tahun tetapi sudah mempunyai penghasilan sendiri, apakah masih bisa dimasukkan ke dalam tanggungan? Dan bagaimana penghasilan anak tersebut, apakah digabung dengan penghasilan orang tuanya?

J

:

Ya, masih bisa. Untuk penghasilan anak, tidak digabung dengan penghasilan orang tuanya tetapi cukup dicantumkan saja nilai penghasilan bruto dan PPh terutang yang telah dipotong/dibayar. Ini bisa dilihat dalam Lampiran 2 SPT Tahunan PPh OP (Form 1770S II)

T

:

Kalau saya status masih bujangan, apakah bisa klaim tanggungan?

J

:

Bisa, tetapi tentunya bukan anak atau mertua toh, lha masih bujangan…. Bisa menanggung orang tua.

T

:

Apa diperlukan dokumen pendukung kalau saya menanggung orang tua, semacam surat keterangan dari kelurahan gitu?

J

:

Nggak perlu. Untuk masalah tanggungan ini, dokuemntasi yang diperlukan adalah copy Kartu Keluarga.

T

:

Status tanggungan ini dimulai sejak kapan dan apakah bisa berubah setiap tahunnya?

J

:

Untuk penentuan status tanggungan, dilihat keadaaan per 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi, misalnya Anda nikah pada tanggal 31 Desember 2007, maka untuk tahun pajak 2008 Anda sudah berhak klaim status K(awin). Tetapi sebaiknya, kalau Anda nikah pada tanggal 2 Januari 2008,maka untuk tahun pajak 2008 Anda belum berhak klaim status K(awin) tetapi masih T(idak) K(awin).

T

:

Untuk mengisi Formulir Tanggungan dalam SPT Tahunan PPh OP, apakah boleh dicantumkan semua anak yang menjadi tanggungan kita?

J

:

Boleh saja ibu, tetapi untuk keperluan klaim Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tanggungan maksimal hanya 3. Jadi kalau ibu anakanya ada lima orang, kelima-limanya bisa saja dicantumin di Formulir Tanggungan tetapi nanti untuk penghitungan PTKP-nya hanya dihitung tiga.

T

:

PTKP itu apa sih Pak?

J

:

PTKP adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Artinya, sampai dengan jumlah tertentu, penghasilan kita tidak akan dikenai pajak.

T

:

Berapa besarnya Pak?

J

:

Untuk diri wajib pajak, saat ini besaran PTKPnya adalah Rp13.200.000. Untuk tanggungan, maksimal 3 orang masing –masing sebesar Rp1.200.000 dan bila statu Anda Kawin (K) akan ada tambahan lagi Rp1.200.000, tetapi ini hanya untuk para suami, mohon maaf ibu-ibu…

T

:

Itu jumlah untuk sebulan Pak?

J

:

Bukan, setahun!

T

:

Lah… kok dikit amat??!!!

J

:

Ya begitulah….

T

:

Pak, kalau isteri bekerja, misalnya buka warung, apakah untuk PTKPnya sama kalau isteri tidak bekerja?

J

:

Kalau isteri melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas, seperti buka warung, ceritanya agak lain. Dalam kasus yang demikian, penghasilan isteri digabung dengan penghasilan suami dan untuk PTKP, selain seperti sudah dijelaskan tadi masih ada tambahan sebesar Rp13.200.000 karena penghasilan isteri digabung.

T

:

Kalau ada perjanjian Pisah Harta antara suami-isteri?

J

:

Kalau ada Pisah Harta, maka suami dan isteri masing-masing harus melaporkan SPT Tahunan PPh OP dan masing-masing akan bisa klaim PTKP sebesar Rp13.200.000. tetapi untuk tanggungan hanya bisa diklaim satu kali, entah di suami atau di isteri.

T

:

Pak, kalau saya sebagai isteri dan suami sudah berNPWP, apakah nanti penghasilan saya akan digabung dengan penghasilan suami? Kalau begitu, saya akan kurang bayar dong…?!

J

:

Kalau si isteri hanya bekerja sebagai karyawan, tidak ada penghasilan lain dari kegiatan usaha, seperti buka warung, maka penghasilan istri tidak digabung dengan penghasilan suami sehingga kekhawatiran ibu akan ada kurang bayar tidak akan pernah terjadi, kalau suami juga memperoleh penghasilan semata-mata juga dari bekerja sebagai karyawan. Dalam SPT Tahunan PPh OP suami, hanya perlu dicantumkan penghasilan bruto isteri dan PPh Terutang/dipotong, dapat dilihat di 1770S II Bagian A baris 10a.

Demikian juga halnya, kalau Bapak Ibu punya anak yang memperoleh penghasilan, misalnya anaknya jadi bintang iklan susu, atau jadi penyanyi cilik. Penghailan bruto dan PPh terutang atas penghasilan anak cukup disajikan saja, tidak perlu digabung dengan penghasilan orang tuanya.

2. Masalah PPh Final dan Pengisian Daftar Harta dan Hutang

T

:

Di Formulir 1770S II Bagian A, ada Penghasilan yang dikenakan PPh Final. Apakah penghasilan yang ada di sini juga akan digabung dengan penghasilan yang lain?

J

:

Tidak, penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu digabung dengan penghasilan lain dalam menentukan PPh terutang dalam satu tahun pajak. Sesuai namanya, begitu atas penghasilan yang dikenakan PPh Final ini dibayar pajaknya, maka perhitungannya selesai tidak perlu digabung lagi dengan penghasilan yang lain pada akhir tahun. Contohnya, misalnya Bapak Ibu menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito atau tabungan. Atas bunga yang bapak ibu terima setiap bulan, bank akan memotong PPh Final sebesar 20%. Bagitu bank memotong PPh 20% ini, kewajiban PPh atas penghasilan berupa bunga tabungan/deposito tersebut sudah selesai. Penghasilan berupa bunga tidak perlu digabung dengan penghasilan lain.

T

:

Contoh penghasilan lain yang dikenakan PPh Final?

J

:

Banyak. Bisa dilihat di Bagian A Form 1770S II itu, mulai dari hadian undian, sewa tanah/bangunan, penjualan saham di bursa dsb. Jadi misalnya, bapak punya rumah nganggur yang tidak ditempati kemudian disewaain, maka atas uang sewa atau uang kost tersebut sebenarnya terutang PPh Final 10%. Kalau yang menyewa tidak memotong PPh atas pembayaran sewa/kost, maka Bapak berkewajiban membayar sendiri PPh Final yang 10% itu. Nah, nanti di akhir tahun penghasilan-penghasilan dari sewa rumah atau kamar kost dilaporkan di Form 1770 S II Bagian A baris nomor 8.

T

:

Nilai harta yang dilaporkan dalam Bagian B 1770S II itu nilai perolehannya Pak?

J

:

Betul. Tahun dan harga perolehannya, bukan nilai sekarang dari harta.

T

:

Kalau misalnya, nilai harta yang dulu dibeli harganya Rp100 juta,sekarang nilainya menjadi Rp1 miliar, apakah tetap yang dicantumkan nilai perolehen Rp100 juta.

J

:

Betul sekali ibu. Sekali lagi, yang perlu dicantumkan adalah nilai perolehan, nggak peduli nilai sekarangnya sudah naik berapa kali lipat!

T

:

Apakah ada ketentuan yang mengatur jenis harta yang harus dicantumkan dalam daftar harta?

J

:

Yang diminta di situ adalah harta yang nilainya material atau sifatnya investasi. Jadi kalau ibu-ibu punya piring, panci dan gelas di dapur, rasanya tidak perlu dicantumkan di situ. Tetapi kalau gelasnya gelas perak yang harganya mahal, dan sifatnya

Untuk koleksi, barangkalai harus dimasukkan di situ.

Kalau hartanya begitu banyak, sehingga formulir yang tersedia tidak cukup, maka bisa dibuatkan daftar tersendiri.

T

:

Dalam daftar harta, apakah mempertimbangkan status hukum harta tersebut? Misalnya, mobil atas nama orang lain?

J

:

Daftar harta yang perlu dicantumkan dalah daftar harta adalah harta-harta yang secara de facto memang menjadi milik kita tanpa memperhatikan status hukumnya. Contoh, bapak beli rumah tetapi rumah tersebut sampai dengan saat mengisi SPT Tahunan masih atas nama orang lain, sepanjang rumah tersebut sudah sah menjadi milik Anda maka harus dicantumkan dalam daftar harta, meskipun masih atas nama orang lain. Mungkin perlu diberikan keterangan tambahan pada kolom keterangan. Demikian juga halnya, apabila kita beli rumah dengan KPR, perlu dicantumkan sebesar harga beli. Sedangkan nilai KPR dicantumkan dalam daftar hutang.

T

:

Kalau hutang kartu kredit apakah bisa dicantumkan dalam daftar harta?

J

:

Ya. Cantumkan saja semua kewajiban-kewajiban Anda yang masih outstanding per 31 Desember. Termasuk hutang kepada mertua, kalau ada….

T

:

Sebenarnya, maksudnya apa ya, SPT Tahuan PPh kan tentang penghasilan kenapa mesti mengisi daftar harta dan kewajiban?

J

:

Begini, kantor pajak pingin tahu berapa penghasilan seseorang dalam satu tahun dan bagaimana kira-kira penghasilan tersebut tercermin dalam perubahan hartadan hutang. Jadi , misalnya seseorang penghasilan dalam satu tahun pajak sebesar Rp100 juta, tetapi hartanya tiba-tiba naik sebesar Rp500 juta. Kantor pajak pingin tahu, dari mana kenaikan harta sebesar Rp500 juta ini dibiayai, apakah ada penghasilan yang tidak dilaporkan atau karena adanya penghasilan lain yang bukan obyek pajak, atau bahkan kenaikan harta tersebut ternyata juga dubarengi dengan kenaikan hutang. Hubungan-hubungan seperti ini yang ingin diketahui oleh kantor pajak.

Poskan Komentar