26 Desember 2013

Tanggung jawab, Peduli dan Memaafkan

Alkisah pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Khatab. Seorang gembala lalai akan binatang gembalaannya hingga mereka memakan tanaman di kebun seseorang. Tanaman di padang pasir itu habis dimakan binatang. Murkalah Sang Pemilik tanaman. Begitu murkanya, sampai-sampai dia membunuh Sang Gembala.

Keluarga Sang Gembala tidak terima dengan pembunuhan ini. Mereka menghadap Khalifah Umar dan menunutut balas, qisash!

Syahdan, diputuskanlah hukum qisash pada Si Pemilik tanaman. Pada hari H pelaksanaan hukuman terhukum minta ijin kepada Khalifah Umar untuk menemui keluarga guna menunaikan sejumlah tanggung jawab yang belum terselesaikan. Khalifah Umar, khawatir terhukum akan melarikan diri, menolak memberikan ijin.

Maka, datanglah seorang sahabat menghadap Khalifah dan memintanya untuk memberikan ijin kepada terhukum. Sahabat ini memberikan jaminan kepada Khalifah: kalau nanti Terhukum melarikan diri, dia yang akan menggantikan posisinya sebagai terhukum!

Lalu, datanglah saat pelaksanaan qisash. Dan, Terhukum ternyata hadir. Umar bertanya, "Hai Fulan, kenapa engkau tidak melarikan diri selagi peluang itu ada?"

"Aku memang punya peluang untuk melarikan diri. Tapi aku takut kepada Allah. Takut satu hari nanti orang berkata bahwa di kolong langit ini sudah tidak ada lagi orang yang mampu bertanggung jawab."

Khalifahpun lalu bertanya kepada Sahabat. "Mengapa engkau mau menjadi jaminan Si Fulan?"

Sahabat menjawab, "Aku takut pada Allah. Takut satu haru nanti orang berkata bahwa di kolong langit ini sudah tidak ada lagi orang yang peduli pada saudaranya."

Demi mendengar percakapan ini, keluarga penggembala berkata kepada Khalifah Umar bahwa mereka telah memaafkan Pemilik Tanaman dan meminta Khalifah untuk membatalkan hukuman qisash. "Mengapa demikian?" tanya Khalifah heran.

Keluarga Penggembala itu menyampaikan alasannya, "Kami takut kepada Allah. Takut satu hari nanti orang berkata bahwa di kolong langit ini sudah tidak ada lagi orang yang mau memaafkan saudaranya."

Maha Suci Allah..., Dzat yang membolak-balikkan hati.

dari khutbah Jumat 6/12/13 @Masjid Pertamina Cilacap.

03 September 2013

#From Solo with love

The Love I Found In You

you are the air I need to breathe
the river of life inside of me
you are the half that made me whole
you are the anchor of my soul

and you are strong when I am weak
you are the words when I can't speak
you never fail to see me through
that's the love I found in you

you are my shelter from the storm
you are the road that leads me home
and baby with you here face to face
oh I know I've found my place

and you are strong when I am weak
you are the words when I can't speak
you never fail to see me through
that's the love I found in you

and once in every life
you find the one that's right
and when you say forever it's true
that's the love I found in you

you are strong when I am weak
you are the words when I can't speak
you never fail to see me through
that's the love I found in you
that's the love, love I found in you.

lirik diambil dari sini

15 Agustus 2013

#17an Mengenal Sejarah Pemungutan Pajak Di Indonesia (Bag. 2 dari 3 tulisan)

Periode 1920-1983

Sejarah perpajakan pada periode ini ditandai dengan diundangkannya beberapa Ordonansi Pajak yang cukup monumental. Sekedar memberi contoh, misalnya seperti Ordonansi Pajak Penghasilan 1920 (Ordonansi 1920) dan Ordonansi Pajak Perusahaan 1925 (Ordonansi 1925). Ordonansi yang disebut terakhir ini bahkan tetap berlaku hingga jaman kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan berbagai perubahan.

Perubahan fundamental Ordonansi 1920 adalah mulai diterapkannya prinsip unifikasi, kepada setiap wajib pajak diberlakukan ketentuan yang sama tanpa memerhatikan kebangsaannya. Seperti diulas sebelumnya, ketentuan pajak sebelum 1920 membedakan perlakuan pajak atas warga pribumi, warga Asia dan warga Eropa. Beberapa hal penting lainnya yang mulai diterapkan dalam Ordonansi 1920 ini, antara lain:
Pajak penghasilan tidak hanya diberlakukan bagi orang pribadi, tetapi juga diterapkan pada perkumpulan orang-orang seperti firma. Badan usaha asing yang menjalankan usaha di wilayah India Belanda juga menjadi subyek pajak penghasilan di bawah rejim Ordonansi 1920 ini.

Kepada wajib pajak yang tinggal di India Belanda (resident) berlaku konsep world wide income, dipajaki atas seluruh penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak tanpa melihat dari mana sumber penghasilan tersebut. Sementara wajib pajak non-resident hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari India Belanda. Hanya saja, dalam menentukan apakah seseorang menjadi resident atau non-resident, Ordonansi 1920 belum secara tegas mengatur soal time test. Sehingga penentuan seorang wajib pajak sebagai resident atau non-resident sepenuhnya tergantung pada penilaian kantor pajak.

Dalam menentukan penghasilan kena pajak, Ordonansi 1920 tetap menggunakan konsep penghasilan bersih. Penghasilan sendiri didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dalam bentuk kas atau setara kas, termasuk di dalamnya nilai barang yang diproduksi dan digunakan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, yang diterima dari pekerjaan atau kegiatan usaha, dalam bidang keilmuan atau bidang lainnya, yang dilakukan secara teratur (periodik) maupun tidak teratur.

Tarif pajak yang berlaku dalam Ordonansi 1920 adalah tarif progresif, mulai dari 1% untuk penghasilan kena pajak minimum sebesar 120 Gulden sampai dengan 25% untuk penghasilan kena pajak di atas 180.000 Gulden. Sementara tarif pajak untuk badan usaha adalah tarif tetap sebesar 6%.

Penentuan penghasilan kena pajak dalam Ordonansi 1920 ini menggunakan sistim ‘estimasi’. Penentuan besarnya penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak dilakukan pada awal tahun, 1 Januari, berdasarkan perkiraan. Sehingga, ada kemungkinan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak berbeda dengan penghasilan yang sesungguhnya diperolah dalam tahun itu. Pada praktiknya, wajib pajak akan menggunakan penghasilan kena tahun lalu sebagai dasar perkiraan penghasilan kena pajak tahun berjalan.

Pajak atas sisa lebih laba (excess profit) dinaikkan menjadi 10%, dari sebelumnya 8%. Excess profit adalah pembagian keuntungan di  atas 8% dari modal disetor. Kriteria ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya,  5% dari modal disetor.

Setelah diterbitkannya Ordonansi 1920, pada tahun 1922 Pemerintah India Belanda membentuk Panitia Reformasi Pajak. Beberapa isu yang ingin diselesaikan oleh Panitia ini antara lain; (1) apakah perlu dibuat ketentuan pajak penghasilan khusus untuk badan usaha, (2) kalau perlu, atas dasar apa pajak penghasilan badan usaha tersebut akan dikenakan—atas laba perusahaan atau atas laba yang dibagikan kepada pemegang saham, dan (3) bagaimana tarif pajak, progresif atau proporsional. 

Dari Panitia inilah kemudian lahir Ordonansi 1925. Pajak penghasilan badan usaha dikenakan atas laba usaha dengan tarif proporsional sebesar 10%. Ordonansi 1925 ini berlaku sampai dengan tahun 1983 dengan berbagai perubahan dalam perjalanannya. Terakhir, tarif pajak yang berlaku menurut Ordonansi 1925 ini adalah tarif progresif antara 20% sampai dengan 45%.

Sejalan dengan terbitnya Ordonansi 1925, pemikiran-pemikiran untuk melakukan perubahan ketentuan pajak penghasilan orang pribadi dalam Ordonansi 1920 mulai muncul. Salah satu alasan adalah perlunya menyelaraskan aturan pajak di India Belanda dengan aturan pajak di Negeri Belanda sehingga warga Belanda yang berdomisili di India Belanda tidak terkena pajak dua kali.  Dalam Ordonansi 1920 hal ini sulit dilakukan karena adanya beberapa perbedaan terminologi dan aturan antara Ordonansi 1920 dengan aturan serupa di Belanda. 

Oleh karenanya, pada tahun 1932 diterbitkan Ordonansi Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1932 (Ordonansi 1932). Sama seperti Ordonansi 1920, Ordonansi 1932 ini juga menganut prinsip world wide income untuk wajib pajak resident, sementara non resident hanya atas penghasilan yang diterima dari India Belanda. Di lain pihak, berbeda dengan Ordonansi 1920, Ordonansi 1932 sudah mengenal time test dalam menentukan apakah seseorang resident atau non resident. Seseorang yang berada di luar negeri kurang dari setahun tetap dianggap sebagai resident.

Perubahan signifikan Ordonansi 1932 dibandingkan dengan Ordonansi 1920 lainnya adalah Ordonansi 1932 menganut konsep sumber penghasilan. Penghasilan yang dikenakan pajak di bawah rejim Ordonansi 1932 adalah penghasilan yang bersumber pada sumber-sumber penghasilan yang secara periodik dan teratur memberikan penghasilan. Sumber-sumber penghasilan dalam Ordonansi 1932 tersebut adalah: (1) kegiatan usaha dan kegiatan usaha bebas (personal services), (2) harta tak bergerak, (3) harta bergerak, dan (4) hak atas penghasilan yang sifatnya periodik.

Perkembangan selanjutnya dari sejarah perpajakan Indonesia periode 1920-1983 terjadi pada tahun 1935, dengan diterbitkannya Ordonansi Pajak Upah 1935 (Ordonansi 1935). Berlakunya Ordonansi 1935 ini menandai mulai diperkenalkannya konsep PAYE--pay as you earn—di India Belanda, Pajak atas penghasilan dibayar saat penghasilan diperoleh. Pajak atas penghasilan berupa upah akan dipungut oleh pemberi kerja. Ada dua cara pelunasan pajak Ordonansi 1935 ini, yaitu dengan membeli kupon (stamp) untuk jumlah upah kecil dan dibayar langsung ke kas negara untuk jumlah upah yang lebih besar. Ordonansi 1935 ini berlaku hingga tahun 1960.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Ordonansi 1925, Ordonansi 1932 dan Ordonansi 1935 tetap diberlakukan sebagai dasar pemungutan pajak. Perubahan terjadi di tahun 1949 dimana Ordonansi 1932 diganti dengan Ordonansi 1944, biasa disebut Pajak Peralihan 1944, (transition tax 1944, pada tahun 1957 diubah menjadi Pajak Penghasilan 1944). Ordonansi 1944 tetap menggunakan prinsip sumber sebagaimana digunakan dalam Ordonansi 1932. Hanya saja, sumber penghasilan dalam Pajak Peralihan 1944 ini hanya menyebut modal dan tenaga kerja. Meski demikian, sumber penghasilan tersebut sebenarnya mencakup juga hak atas penghasilan yang diterima secara periodik, termasuk di dalamnya penghasilan dari kegiatan usaha dan penghasilan dari harta bergerak dan tidak bergerak. 

Berbeda dengan Ordonansi 1932 yang memakai ‘estimasi’ penghasilan kena pajak sebagai dasar pemajakan, Ordonansi 1944 menggunakan penghasilan aktual sebagai dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, penghitungan pajak penghasilan terutang baru dapat dilakukan di akhir tahun pajak. Namun demikian, pihak kantor pajak akan membuat perhitungan pajak terutang sementara berdasarkan penghasilan tahun lalu sebagai dasar pembayaran pajak di tahun berjalan.

Pada tahun 1951, Pajak Tanah, yang telah ada sejak awal abad tahun 1800an digabung dengan Pajak peralihan 1944. Kemudian, tahun 1961, Ordonansi 1935 juga digabung dengan Pajak Peralihan 1944. Dengan demikian, sejak tahun 1961 ada dua undang-undang tentang pajak penghasilan: Ordonansi 1925 untuk badan usaha dan Ordonansi 1944 untuk orang pribadi. 

Perubahan-perubahan dalam ketentuan perpajakan di masa setelah kemerdekaan selanjutnya terjadi di tahun 1967. Perubahan ini terkait dengan mekanisme pelunasan pajak terutang. Sebelum 1968, berdasarkan Ordonansi 1925 dan Ordonansi 1944 pelunasan pajak dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan perhitungan sementara menggunaka penghasilan tahun berjalan. Pada tahun 1967, berlaku mulai 1968, pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan melalui dua mekanisme; MPS (Menghitung dan Membayar Pajak Sendiri, seperti setoran PPh Pasal 25 saat ini) dan MPO (memungut Pajak Orang Lain, mekanisme pelunasan melalui pemotongan/pemungutan).  MPS dan MPO ini merupakan pembayaran di muka dari pajak terutang dan akan menjadi kredit pajak di akhir tahun. Di sini akan terjadi kemungkinan wajib pajak mengalami lebih bayar, karena pajak yang dibayar di muka lebih besar dari pajak terutang di akhir tahun. Bagaimana menghitung MPS? MPS didasarkan pada peredaran bruto pada periode tertantu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan tarif umum MPS adalah 1% dari peredaran bruto bulanan. Ada tarif khusus MPS untuk jenis-jenis usaha tertentu. 

Satu lagi perkembangan aturan pajak di era kemerdekaan adalah diundangkannya Pajak Dividen pada tahun 1959. Pada tahun 1970, Pajak Dividen 1959 ini diperluas menjadi Pajak atas Dividen, Bunga dan Royalti (PDBR). Ketentuan-ketentuan tersebut digunakan sebagaid asar pemungutan pajak sampai dengan 1983. Mulai tahun 1984, sejarah perpajakan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan terbitnya tiga Undang-undang perpajakan: UU KUP, UU PPh, dan UU PPN/PPnBM 1984.

13 Agustus 2013

#17an Mengenal Sejarah Pemungutan Pajak Di Indonesia (Bag. 1 dari 3 tulisan)



Menarik juga belajar sejarah pajak di Indonesia. Dalam disertasi Prof. Mansury —The Indonesian Income Tax: A Case Study of Tax Reform--, di salah satu bab, diuraikan tentang sejarah pajak di Indonesia. Pembahasan sejarah pajak di Indonesia dimulai dari paruh pertama abad ke-19. Di masa kolonial. Secara garis besar, uraian sejarah pajak di Indonesia dibagi ke dalam tiga periode. Periode sebelum 1920, periode 1920-1983 dan periode setelah 1984. Pemilihan tahun 1920 dan 1983 tentu bukan tanpa alasan. Pada tahun-tahun itulah terbit undang-undang pajak yang fundamental dalam sejarah perpajakan di Indonesia: Ordonasi Pajak Penghasilan Tahun 1920 dan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-undang Pajak Pertamabahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN/PPnBM) 1984.


Bagaimana perkembangan sejarah pemungutan pajak di Indonesia dalam periode-periode tersebut di atas? Menjelang peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nati, ada baiknya kialihat lagi perjalanan sejaran pemungutan pajak di Republik tercinta ini. Mari kita lihat satu per satu.


Periode sebelum 1920


Hal menarik dari periode ini, periode kolonial, adalah pemajakan terhadap wajib pajak dilakukan secara berbeda-beda menurut kebangsaan wajib pajak. Ada tiga jenis kebangsaan; warga pribumi, warga Asia, dan warga Eropa. Bahkan pajak untuk warga pribumipun berbeda antara warga yang berdomisili di Pulau Jawa dan Madura dengan warga di kepulauan lainnya. 


Pada masa pendudukan Inggris, Gubernur Raffles mulai mengenalkan pajak rumah tinggal (tenement tax) pada tahun 1811-1816. Pajak rumah tinggal ini dikenakan pada warga pribumi atas tanah yang di atasnya didirikan bangunan. Sedangkan tanah yang digunakan untuk pertanian tidak dikenakan pajak. Dalam perkembangan selanjutnya, atas tanah pertanian ini dikenakan pajak tanah (landrente). Pada tahun 1824, setelah pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan, pajak rumah tinggal diperluas, tidak hanya mencakup warga pribumi tetapi juga warga Asia yang melakukan perdagangan atau bekerja sebagai buruh.


Tahun 1839, pajak rumah tinggal, juga disebut huistaks, diganti dengan pajak usaha (business tax atau belasting op het bedriff, Belanda). Hanya saja, pajak ini tidak diberlakukan bagi para petani karena petani sudah dikenakan pajak tanah. Besarnya pajak usaha yang dikenakan adalah dua persen dari penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha atau perdagangan dan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Pajak usaha ini mengenal pajak minimum, yaitu sebesar 1 Gulden. 


Selanjutnya, pada tahun 1885, pajak usaha untuk warga Asia ditingkatkan menjadi 4% dari sebelumnya 2% dan pajak minimum naik menjadi 2 Gulden. Peningkatan pajak untuk warga Asia menjadikan pajakyang harus ditanggung mereka menajdi lebih besar daripada pajak yang ditanggung oleh warga pribumi. Salah satu alasannya adalah karena warga Asia, pada masa itu, biasanya mempunyai penghasilan yang lebih tinggi daripada warga pribumi.


Pada tahun 1907 terjadi perubahan signifikan dari pajak usaha. Pertama, pajak usaha diganti dengan pajak atas usaha dan penghasilan lainnya. Kedua, penggunaan tarif progresif yang diberlakukan baik kepada warga pribumi maupun warga Asia. Penghasilan sampai dengan 50 Gulden tidak dikenakan pajak. Selain itu, penghasilan yang diterima oleh aparat negara dan petani yang dudah dikenakan pajak tanah juga tidak dikenakan pajak usaha tahun 1907 ini. Untuk penghasilan di atas 50 Gulden sampai dengan 60 Gulden dikenakan pajak tetap sebesar 0,72 Gulden dan untuk penghasilan di atas 60 dikenakan pajak sebesar 4,5%. 


Lalu, bagaimana pajak untuk warga Eropa? 


Warga Eropa dikenai pajak baru pada tahun 1878 yaitu dengan dikenalkannya pajak paten (patenterecht). Pajak ini dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari semua jenis usaha; pertanian, pengolahan, perdagangan dan jasa profesional yang jarang sekali dapat dilakukanoleh warga pribumi. Dalam perkembangan, mulai tahun 1907, pengenaan pajak paten ini juga diberlakukan pada perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh warga pribumi. Perkembangan yang lain, pajak patent adalah pajak proporsional dengan tarif 2% dari penghasilan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memelihara penghasilan tidak termasuk depresiasi. Ini berbeda dengan pajak usaha yang dikenakan pada penghasilan bruto (peredaran usaha). 


Yang menarik juga adalah penentuan dasar pengenaan pajak. Dalam pajak paten ini penghasilan dikelompokkan menjadi dua: (1) penghasilan tetap (gaji) dan (2) penghasilan tidak tetap. Untuk penghasilan kelompok pertama, adalah jumlah penghasilan yang kira-kira akan diterima dalam satu tahun pajak dan ditentukan pada awal tahun. Sedangkan untuk kelompok penghasilan kedua, dasar pengenaan pajak adalah rata-rata penghasilan dalam tiga tahun terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.

Pada tahun 1908 diberlakukan pajak penghasilan bagi warga Eropa atau warga Non-eropa tetapi secara hukum diperlakukan sebagai warga Eropa. Pajak penghasilan ini berlaku juga bagi wajib pajak bada usaha tanpa melihat kebangsaan pemiliknya. Pajak penghasilan 1908 ini mulai mengenal orang pribadi non-residen, yaiut orang pribadi pemilik badan usaha yang beroperasi di India belanda. Pajak penghasilan 1908 juga sudah mulai membedakan penghasilan yang bersumber kegiatan aktif dan pasif. Sumber penghasilan yang dikenai pajak penghasilan 1908 ini adalah: penghaasilan dari barang tidak bergerak, penghasilan dari barang bergerak, penghasilan dari kegiatan usaha atau profesi, penghasilans ehubungan dengan pekerjaan dan panghasilan pasive-based seperti pensiun.


Beberapa fitur dari pajak penghasilan 1908 juga bereda dengan pajak paten, antara lain mulai diperkenankannya pengurang penghasilan berupa penyusutan dan penghapusan piutang tak tertagih. Sementara untuk penentuan penghasilan kena pajak dibedakan antara penghasilan yang bersumber dari pekerjaan, kegiatan usaha dan penghasilan dari barang tidak bergerak. Untuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, besarnya penghasilan kena pajak ditentukan dengan perkiraan jumlah penghasilan yang akan diterima dalam satu tahun pajak. Karena penghasilan yang bersumber dari pekerjaan relatif tetap, penggunaan estimasi penghasilan yang akan diterima dianggap akan mendekati penghasilan riil yang diterima dalam satu tahun pajak.


Untuk penghasilan dari kegiatan usaha, besarnya penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak adalah sebesar rerata penghasilan selama tiga tahun terakhir, sama dengan penentuan penghasilan ekna pajak dalam pajak paten. Sedangkan untuk penghasiland ari barang tidak bergerak, penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak adalah jumlah penghasilan neto dari tahun pajak terakhir dengan mempertimbangkan keadaan yang mungkin bisa menyebabkan naik turunnya penghasilan.


Tarif pada pajak penghasilan 1908 adalah progresif untuk orang pribadi yang berdomisili di Inida Belanda, dengan catatatn, penghasilan di bawah 900 Gulden tidak dikenakan pajak. Selain itu, pajak penghasilan 1908 juga mulai mengenal penghasilan tidak kena pajak atas jiwa yang menjadi tanggungan wajib pajak; pajak penghasilan dikurangi 3% untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungan. Siapa yang menjadi tanggungan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum perdata.


Untuk wajib pajak badan usaha yang berdomisili di India Belanda, pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan bersih dalam satu tahun pajak dan pada sisa lebih keuntungan di atas modal (excess profit) dalam tahun yang sama. Besarnya tarif pajak untuk badan usaha adalah 3%. Excess profit adalah sisa lebih keuntungan di atas 5% dari modal disetor yang dibagikan kepada pendiri, pemegang saham dan pihak-pihak lainnya kecuali pemerintah India Belanda. Sementara, keuntungan badan usaha yang dibagikan kepada pemegang saham dan partner yang berdomisli di India Belanda akan dikenakan pajak pada individu pemegang saham atau partner. Badan usaha asing dikenakan pajak atas penghasilan bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha di India belanda, baik secara langsung mauun melalui agen. Dapat dikatakan, dalam hal ini pajak penghasilan 1908 sudah mulai mengenal konsep Bentuk Usaha Tetap.


Perkembangan selanjutnya dari pajak penghasilan 1908 ini adalah adanya perubahan tarif pajak. Tarif pajak awalnya adalah progresif, mulai dari 1 Gulden untuk setiap 100 Gulden keuntungan dari 2% pertama modal disetor sampai dengan 6 Gulden untuk setiap 100 Gulden keuntungan yang melebihi 20% modal disetor pada tahun 1928 dinaikkan menjadi tarif proporsional sebesar 8%.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa sebelum tahun 1920, banyak ketentuan pajak yang berlaku di India Belanda (Indonesia). Di sisi lain, kita juga dapat simpulkan bahwa beberapa konsep dalam perpajakan saat ini juga sudah dikenal pada masa kolonial, Konsep seperti penyusutan, penghapusan piutang tak tertagih, penghasilan tidak kena pajak sebenarnya sudah dikenal sejak peridoe sebelum 1920.

20 Juni 2013

Mengapa Kita (Tidak) Patuh Pajak?



Tiga puluh tahun sudah reformasi perpajakan dijalankan. Akan tetapi, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia belum beranjak jauh. Data kepatuhan daftar, bayar dan lapor menunjukkan tingkat kepatuhan pajak belum optimal. Berdasarkan bahan paparan yang dibuat oleh Direktorat P2Humas dapat dilihat bahwa kurang dari 40% orang pribadi dan badan potensial yang telah terdaftar menjadi wajib pajak (mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, NPWP). Dari yang telah terdfatar menjadi wajib pajak, baru 44% wajib pajak orang pribadi menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan 27% untuk wajib pajak badan.

Pertanyaannya, setelah sekian lama sistem self assessment berjalan, mengapa tingkat kepatuhan belum juga mencapai tingkat optimal? Apa yang mendorong seseorang untuk patuh dan tidak patuh?

Berbekal pertanyaan-pertanyaan tersebut, baru-baru ini Kanwil DJP Jawa Tengah II, bekerja sama dengan satu lembaga penelitian di Solo, mencoba membuat penelitian untuk mengetahui bagaimana pola perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan hal-hal apa yang mendorong mereka untuk patuh atau tidak patuh. Penelitian yang mengambil sampel wajib pajak orang pribadi dengan kegiatan usaha bebas di wilayah Solo Raya (eks Karesidenan Surakarta) sebagai responden ini dilakukan bersamaan dengan survei tentang efektivitas sosialisasi pajak.

Penelitian dilakukan dengan mendatangi dan mewawancarai responden. Kuesioner yang digunakan dalam wawancara dengan responden disusun berdasarkan hasil beberapa kali diskusi antara Kanwil DJP Jawa Tengah II (Bidang P2Humas) dan peneliti serta diperkaya dengan hasil Focused Group Discussion yang dilakukan oleh peneliti dengan sejumlah anggota masyarakat. 

Profil Responden
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 254 responden yang diambil secara acak dan proporsional mewakili tiga kelompok perilaku yang telah ditentukan sebelumnya: (1) perilaku calon wajib pajak; (2) perilaku wajib pajak patuh; dan (3) perilaku wajib pajak tidak patuh. Calon wajib pajak adalah mereka yang belum ber-NPWP sedangkan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang patuh secara formal; wajib pajak yang telah daftar, bayar dan lapor. Wajib pajak tidak patuh adalah wajib pajak yang telah terdaftar tapi tidak bayar ataupun lapor. Dari 254 responden, terdapat 107 responden yang ber-NPWP, 83 responden belum ber-NPWP dan sisanya tidak menjawab.  

Dari 107 responden yang telah ber-NPWP, 94 di antaranya pernah menyampaikan SPT, 9 responden belum pernah menyampaikan SPT dan 4 responden tidak menjawab. Dari 94 responden yang pernah menyampaikan SPT, 88 responden mengaku selalu menyampaikan SPT setiap tahun dan 6 responden mengaku tidak setiap tahun menyampaikan SPT. Kemudian, dari 88 responden yang setiap tahun rutin menyampaikan SPT, 87 di antaranya mengaku ada setoran pajak dan hanya 1 responden yang mengaku tidak ada setoran pajak. Terakhir, di antara 87 responden yang mengaku ada setoran pajak, 56 responden melakukan setoran masa dan tahunan, 28 responden hanya melakukan setoran tahunan dan 3 responden tidak menjawab.  

Hasil Penelitian
Ketika kepada responden ditanyakan hal-hal umum tentang pajak (awareness), sebagian besar (75%) responden  mengaku mengenal dan tahu pajak. Akan tetapi, ketika ditanyakan lebih lanjut soal kepatuhan mereka dalam pelaksaaan kewajiban pajaknya, jumlah responden yang mengaku telah melaksanakan pengisian dan penyampaian SPT tidak sebesar responden yang mengaku kenal dan tahu pajak. Bahkan, ketika ditanyakan tentang pelaporan penghasilan lain di luar penghasilan rutin di SPT, lebih sedikit lagi responden yang menyatakan setuju. Dari sini dapat disimpulkan, meski masyarakat pada umumnya tahu tentang pajak tetapi belum banyak yang tahu soal hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, termasuk kewajiban melaporkan penghasilan dalam SPT. Dengan kata lain, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak serta merta berdampak pada perilaku patuh pajak.

Beberapa hal yang mendorong seseorang untuk patuh pajak antara lain; (1) pemahaman akan tentang manfaat pajak yang dibayarkannya, (2) anggapan bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun negara, (3) harapan bahwa dengan membayar pajak akan berimbas pada kemajuan usaha, (4) alasan kemudahan dan pelayanan ketika berurusan dengan kantor pajak, dan (5) alasan yang terkait dengan prinsip agama yang dianut responden.

Terhadap responden yang belum ber-NPWP, penelitian ini mengidentifikasi sebanyak lima belas faktor yang membuat seseorang tidak patuh pajak (tidak mendaftar atau terdaftar tetapi tidak bayar atau lapor). Kelima belas faktor tersebut, dengan menggunakan analisis faktor, kemudian dikelompokkan menjadi lima aspek, yaitu (1) kekhawatiran terhadap konsekuensi dari ketidakpatuhan, (2) adanya kendala teknis dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, (3) kurangnya informasi, (4) alasan keagamaan dan nilai-nilai individu, dan (5) rasa ketidakadilan dan harapan.    

Kekhawatiran terhadap konsekuensi antara lain dinyatakan dalam anggapan bahwa responden akan merasa terbebani dengan pajak yang harus di tanggung setelah nanti ber-NPWP. Selain itu, ada kekhawatiran responden terhadap pemanfaatan pajak yang dibayar. Ketakutan bahwa pajak yang dibayar nantinya akan dikorupsi menjadi penyebab responden enggan patuh pajak. Responden juga enggan mendaftar karena khawatir dengan kemungkinan dikenakannya sanksi sehingga mereka berpendapat lebih tidak mendaftar daripada setelah mendaftar kemudian dikenai sanksi. Terakhir, termasuk dalam faktor kekhawatiran adalah responden tidak wajib memenuhi kewajiban pajaknya karena orang lain (peer group) juga melakukan hal yang sama dan beberapa responden menyatakan bahwa mereka memang tidak mau patuh pajak serta merasa tidak ada manfaat yang dirasakan.

Kendala teknis yang dirasakan oleh responden adalah prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan dirasa rumit. Faktor lain dari aspek kendala teknis adalah responden merasa akses terhadap pelayanan perpajakan yang tidak memadai seperti lokasi pelayanan jauh dari domisili wajib pajak. 

Aspek ketiga, kurang informasi, dinyatakan dalam anggapan responden bahwa mereka tidak tahu kalau harus mendaftar dan ber-NPWP dan kalaupun mereka tahu harus ber-NPWP mereka tidak paham bagaimana cara mendaftar NPWP.

Aspek alasan keagamaan dan nilai-nilai individu responden meliputi alasan prinsip yang terkait dengan agama yang mereka yakini. Berdasarkan pemahaman responden terhadap ajaran agamanya, mereka merasa tidak wajib melaksanakan kewajiban perpajakan. Sementara, beberapa responden akan melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila dipaksa oleh penguasa.

Aspek terakhir dari mengapa seseorang tidak patuh pajak adalah rasa ketidakadilan dan harapan. Aspek ini meliputi anggapan responden bahwa mereka akan merasa terdzolimi kalau pajak yang dibayar ternyata tidak dikelola secara benar. Selain itu, termasuk dalam aspek ini adalah responden akan melaksanakan kewajiban perpajakan kalau usaha yang dijalaninya sudah meraih keuntungan.

Secara statistik, dari kelima belas faktor seperti disinggung di atas, ada beberapa faktor yang signifikan berpengaruh pada perilaku ketidakpatuhan responden. Faktor-faktor tersebut terkait dengan masalah kepercayaan dan pengetahuan perpajakan. Faktor yang terkait dengan masalah kepercayaan seperti responden merasa tidak memperoleh manfaat dari pajak yang dibayarnya, kekhawatiran bahwa pajak yang dibayar tidak dikelola dengan baik (dikorupsi). Sementara faktor yang terkait dengan masalah pengetahuan perpajakan misalnya bahwa responden tidak tahu kalau dia harus ber-NPWP. Atau, kalaupun tahu harus ber-NPWP, dia tidak tahu bagaimana prosedur mendaftar NPWP. Faktor kekhawatiran bahwa akan ada sanksi yang harus diterima setelah ber-NPWP juga menunjukkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman responden akan ketentuan perpajakan.

Implikasi Kebijakan
Pertanyaan selanjutnya, setelah adanya pemahaman terhadap faktor-faktor yang mendorong perilaku tidak patuh pajak, apa yang dapat dilakukan DJP untuk mengurangi ketidakpatuhan?

Dari kelima aspek seperti diuraikan di atas dapat dirangkum menjadi tiga hal yang perlu menjadi perhatian DJP. Pertama, aspek pengetahuan dan pemahaman. Ketidakpatuhan timbul karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan ketentuan perpajakan, utamanya masalah hak dan kewajiban. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman menyebabkan pajak lebih dianggap semata-mata sebagai kewajiban. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman juga berakibat pada munculnya ketakutan atau kekhawatiran yang mendemotivasi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
   
Kedua,  aspek pelayanan. Ketidakpatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan akibat dari sulitnya akses pelayanan. Jauhnya tempat pembayaran dan lokasi pelayanan membuat orang menjadi enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Ketiga, persepsi terhadap keadilan, yaitu keadilan dalam konteks pengelolaan uang pajak yang diibayar oleh masyarakat; apakah uang pajak yang telah dibayarkan dikelola dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Persepsi keadilan juga terkait dengan apakah kewajiban perpajakan sudah dilaksanakan oleh setiap orang yang seharusnya melaksanakannya.

DJP sebagai lembaga administrasi pajak mempunyai kendali penuh terhadap penanganan masalah dalam dua aspek pertama; kurangnya pengetahuan dan akses terhadap pelayanan. Ke depan, penyuluhan dan sosialisasi perpajakan sebaiknya lebih difokuskan pada peningkatan pemahaman pada hal-hal mendasar dan filosofis dari administrasi perpajakan: hak, kewajiban dan manfaat. Kampanye tentang hak, kewajiban dan manfaat serta proses administrasi pajak; daftar-bayar-lapor harus dilakukan secara lebih intensif. Pembentukan agen-agen kepatuhan perlu dilakukan untuk memperluas jangkauan penyuluhan. Ini bisa dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan secara rutin kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap berpengrauh pada masyarakat di sekitarnya. Terkait dengan pelayanan, DJP harus secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat; seperti mobil pajak keliling, pojok pajak, call center, SMS center dan sebagainya serta pemberdayaan KP2KP. Inovasi pelayanan perlu dirangsang agar terus tumbuh dan berkembang di benak para pegawai, antara lain melalui penghargaan kepada pegawai yang melakukan inovasi dan terbukti efektif dalam peningkatan pelayanan. 

Persepsi keadilan yang terkait dengan pemanfaatan uang pajak tentu saja di luar kendali DJP, karena ini terkait dengan politik anggaran. Akan tetapi, persepsi keadilan yang terkait dengan prosedur pelayanan dan penegakan hukum ada dalam kendali DJP. Standard Operating Prodecures (SOP) yang dibangun harus dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan prosedural, bahwa setiap anggota masyarakat akan diperlakukan secara sama ketika berurusan dengan kantor pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya, di manapun kantor pajak berada. Selain itu, penegakan hukum yang imparsial dan memenuhi rasa keadilan harus terus dilakukan sehingga terbangun persepsi di masyarakat, kalau tidak patuh akan ada konsekuensi yang ditanggung, siapapun pelakunya. Sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan, “...dan janganlah rasa bencimu pada satu kaum mencegahmu dari berbuat tidak adil.” Karena, adil itu lebih dekat pada ridha Tuhan.